Penandatangan kerja sama antara KPK dan Pemkot Jayapura dalam pencegahan korupsi, Kamis, 16 Juli 2026. (XTIFA/Istimewa)
Ringkasan Berita
• Perkuat koordinasi pencegahan korupsi antara KPK dan Pemkot Jayapura, yang difokuskan pada area perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang/jasa (baik untuk dana Otsus maupun non-otsus).
• Melibatkan perwakilan KPK, Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas, LKPP, DPRK Jayapura, dan seluruh OPD di lingkungan Pemkot Jayapura.
• Menguatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran di Kota Jayapura, sehingga program pembangunan tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, perkuat koordinasi pencegahan korupsi yang menitikberatkan pada area perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang/jasa untuk dana otonomi khusus (otsus) dan non-otsus.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Jayapura, Kamis, 16 Juli 2026, dan melibatkan berbagai kementerian serta lembaga terkait, yaitu perwakilan KPK, Kementerian Dalam Negeri.
Serta, Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Jayapura, serta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Jayapura.
Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Maruli Tua Manurung, menjelaskan pertemuan ini bertujuan memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa yang dibiayai APBD, termasuk dana Otsus dan non-otsus.
Selain itu, merupakan wujud sinergi antara KPK dan Pemkot Jayapura bersama DPRK serta kementerian/lembaga terkait dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
“Pembahasan mencakup dua aspek penting, yakni peningkatan tata kelola Dana Otsus serta penguatan tata kelola APBD, sehingga kualitas pencegahan korupsi bisa semakin baik,” ujar Maruli.
Maruli menambahkan, evaluasi difokuskan pada efektivitas, efisiensi, dan tepat sasaran dari seluruh tahapan pengelolaan anggaran dari perencanaan hingga pengadaan untuk mencegah potensi penyimpangan dan tindak pidana korupsi.
“Kami ingin memastikan Dana Otsus jilid II yang telah berjalan sejak 2021 benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua, melalui pelayanan publik yang semakin berkualitas,” ujar Maruli.
Maruli menambahkan, dalam kegiatan tersebut, tim KPK juga memaparkan hasil evaluasi awal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024, 2025, serta 2026.
Evaluasi mencakup pengelolaan dana yang bersumber dari APBD baik Otsus maupun non-otsus serta program yang berkaitan dengan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRK.
“Proses evaluasi saat ini bersifat pembinaan dan pencegahan untuk mendorong perbaikan tata kelola anggaran,” ujar Maruli.
Ia menambahkan, jika dalam tindak lanjut ditemukan pelanggaran yang tidak diperbaiki, tindakan hukum dapat ditempuh sesuai ketentuan perundang-undangan.
Namun untuk saat ini, pendekatan yang diambil bersifat preventif, dengan tujuan mendorong perbaikan prosedur dan praktik pengelolaan keuangan daerah.
Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, S.H., M.H., mendukung upaya pencegahan korupsi dan menegaskan perlunya perbaikan dalam beberapa aspek pengelolaan anggaran.
“Ke depan masih banyak yang harus kita benahi, berkaitan dengan dana hibah, bansos, proses-proses tender, penunjukan langsung—semua dilakukan dengan baik. Penggunaan anggaran harus sesuai regulasi,” ujar wali kota.
Ia meminta seluruh OPD lebih berhati-hati dalam menggunakan dana yang bersumber dari APBD, baik dana Otsus maupun non-otsus, serta bekerja tulus untuk melayani masyarakat secara maksimal.
“Langkah kolaboratif ini diharapkan memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran di Kota Jayapura, sehingga program pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan,” ujar wali kota.
(La Ramah)
