Pengurus Daerah Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) Provinsi Papua, saat menghadiri Rakernas 2026 yang berlangsung pada 12 s.d 14 Juni 2026 di Jakarta. (XTIFA/Istimewa)
Ringkasan Berita
• Peran kader sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas informasi, memperkuat literasi masyarakat, serta meluruskan hoaks terkait program pemerintah.
• Seluruh PD GEKIRA berkomitmen mengimplementasikan hasil rakernas di daerah masing-masing.
• PD GEKIRA Papua menyatakan dukungan tanpa syarat terhadap transformasi ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
PENGURUS Daerah (PD) Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) Provinsi Papua, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pengurus Pusat (PP) GEKIRA serta panitia Rapat Kerja Nasional (Rakernas) GEKIRA atas suksesnya penyelenggaraan Rakernas 2026.
Kegiatan yang berlangsung pada 12 s.d 14 Juni 2026 di Jakarta, dihadiri oleh perwakilan PD GEKIRA dari 32 provinsi dari total 38 provinsi di seluruh Indonesia, sehingga mencerminkan antusiasme, pandangan positif, serta komitmen tinggi terhadap penguatan organisasi.
Ketua PD GEKIRA Papua, Richardo Eko V. Tabisu, S.T., M.T, dalam siaran persnya, Minggu, 14 Juni 2026, menegaskan beberapa sikap dan pandangan strategis menyusul gelaran Rakernas yang berlangsung dinamis dan konstruktif.
Pertama, kehadiran kader dari 32 provinsi dinilai sebagai bukti soliditas dan kekompakan organisasi di tingkat akar rumput, sehingga PD GEKIRA Papua memandang Rakernas sebagai wadah penting untuk mempererat koordinasi lintas daerah, menyamakan persepsi kebangsaan, serta menyusun langkah strategis menghadapi dinamika politik dan sosial ke depan.
Kedua, seluruh jajaran PD GEKIRA Papua menyatakan dukungan tanpa syarat terhadap kebijakan transformasi ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. GEKIRA menilai berbagai program strategis yang telah berjalan perlu didukung secara kolektif oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan seperti GEKIRA.
Ketiga, menindaklanjuti arahan Ketua Dewan Pembina GEKIRA, Hashim S. Djojohadikusumo, agar para kader di daerah diminta menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas informasi dan memperkuat literasi masyarakat.
“GEKIRA bukan sekadar paguyuban biasa melainkan sayap partai Gerindra, PD GEKIRA Papua diminta berkomitmen untuk aktif mengedukasi publik serta berani meluruskan hoaks dan informasi menyesatkan terkait program-program pemerintah,” ujar Richardo.
Sekretris PD GEKIRA Papua, Pdt. Charles Simaremare, S.Th., M.Si, menambahkan PD GEKIRA Papua mengakui sejumlah capaian konkret pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang patut diapresiasi.
Di antaranya, evaluasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan tegas menindak oknum-oknum yang terbukti merugikan negara dan masyarakat.
Pengamanan aset negara berupa 3,7 juta hektare lahan sawit ilegal yang telah diverifikasi, serta keberhasilan mengembalikan 3,1 juta hektare kawasan hutan ke pangkuan negara.
Penanganan kasus korupsi ekspor CPO (Minyak Sawit Mentah) di mana Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan uang pengganti kerugian perekonomian negara sebesar Rp13,25 triliun dari korporasi bidang kelapa sawit.
Penertiban tata kelola sumber daya alam di mana Kejagung melalui berbagai tahapan berhasil mengembalikan dan menagih denda administratif, serta menyelamatkan keuangan negara di sektor kehutanan dan pertambangan hingga mencapai Rp11,4 triliun.
Pdt. Charles menegaskan, keberhasilan-keberhasilan tersebut harus terus didukung dan disosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat agar publik memahami arah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto yang berorientasi pada kedaulatan ekonomi dan pemberantasan korupsi.
“Rakernas GEKIRA 2026 mengusung semangat kebersamaan dan penguatan peran organisasi dalam mendukung pembangunan nasional, ditutup dengan komitmen seluruh PD untuk mengimplementasikan hasil-hasil rakernas di daerah masing-masing,” ujar Pdt. Charles.
“GEKIRA sebagai salah satu organisasi yang berafiliasi dengan partai Gerindra, terus menunjukkan eksistensinya dalam menyuarakan kepentingan rakyat dan mengawal jalannya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan,” sambungnya.
(ldr)
