Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Masyarakat Adat & Budaya, Matias B. Mano, S.Par.,M.KP., menyampaikan sambutan pada pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Lembaga Investigasi Negara (LIN) Provinsi Papua Periode 2025-2028, Kamis, 16 Juli 2026. (XTIFA/Istimewa)
Ringkasan Berita
• Dewan Pengurus Daerah Lembaga Investigasi Negara (LIN) Provinsi Papua periode 2025-2028 resmi dilantik, ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan.
• Setiap organisasi masyarakat (termasuk LIN) memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi perekat persaudaraan, menjaga kondusivitas, serta menjadi bagian dari solusi atas tantangan pembangunan.
• Adanya kepengurusan baru yang berkomitmen pada etika dan profesionalisme, diharapkan tercipta sinergi yang membawa Papua menuju kesejahteraan dan kemajuan yang lebih merata.
DEWAN Pengurus Daerah (DPD) Lembaga Investigasi Negara (LIN) Provinsi Papua periode 2025-2028 resmi dilantik di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Jumat, 16 Juli 2026. Pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah anggota pengurus.
Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Masyarakat Adat dan Budaya, Matias B. Mano, S.Par., M.KP., mewakili Gubernur Papua, Komjen Pol (Purn) Mathius D. Fakhiri, mengatakan tema pelantikan “Dengan Soliditas dan Solidaritas Kita Tingkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Papua Sejahtera, Indonesia Maju”, relevan dengan kondisi bangsa saat ini dan menjadi pesan penting bagi seluruh elemen masyarakat.
Menurut Matias, persatuan merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas daerah, memperkuat pembangunan, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis.
“Setiap organisasi kemasyarakatan memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi perekat persaudaraan, menjaga kondusivitas serta menjadi bagian dari solusi atas berbagai tantangan pembangunan,” ujar Matias.
Dalam konteks itu, Matias menegaskan peran Lembaga Investigasi Negara sebagai mitra strategis pemerintah. LIN, kata dia, dapat membantu membangun budaya pengawasan yang konstruktif dan transparan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.
Namun, semua kegiatan pengawasan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjunjung tinggi etika dan objektivitas.
“Semangat kita adalah membangun, bukan saling menjatuhkan,” ujar Matias.
Pemerintah Provinsi Papua, lanjut Matias, terus menegaskan komitmen pada visi pembangunan “Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera dan Harmoni (Papua CERAH)”.
Matias mengatakan visi tersebut hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat seperti LIN.
Selain itu, tata kelola pemerintahan yang responsif serta berorientasi pada pelayanan publik menjadi kunci menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan dipercaya masyarakat.
Matias juga menyerukan agar pengurus DPD LIN Provinsi Papua yang baru dilantik menjalankan amanah organisasi dengan penuh integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab.
Ia meminta agar LIN tampil sebagai mitra kritis pemerintah yang selalu memberikan masukan objektif dan membangun komunikasi yang sehat.
“Selalu utamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” ujar Matias.
Matias berharap, pelantikan DPD LIN Papua dihadiri oleh perwakilan organisasi masyarakat, tokoh adat, dan sejumlah pejabat daerah serta momen penguatan peran lembaga masyarakat sipil dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di Papua.
“Adanya pengurus baru yang berkomitmen pada etika dan profesionalisme, pemerintah dan masyarakat berharap tercipta sinergi yang membawa Papua ke arah kesejahteraan dan kemajuan yang lebih merata,” ujar Matias.
(La Ramah)
