Ringkasan Berita
• Pengakuan hutan adat, penguatan produksi-konsumsi pangan lokal, dan energi bersih kelola komunitas.
• PAPEDA Summit mendorong kolaborasi pembangunan yang berangkat dari pengakuan hak adat, penguatan kepemimpinan lokal, dan ruang nyata bagi masyarakat menentukan masa depan wilayahnya sendiri.
• Masyarakat adat sebagai pemilik wilayah, penjaga sumber daya alam, aktor utama pembangunan sosial, ekonomi, budaya, dan politik di Tanah Papua.
PAPEDA Summit 2026 (Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature) di hari kedua mengumpulkan tokoh adat, akademisi, dan pengambil kebijakan di Hotel Vega Prime, Sorong, Kamis, 3 September 2026.
Berdasarkan rilis dari panitia, kesempatan tersebut mengangkat tema “Kepemimpinan Masyarakat Adat”, yang merupakan pemilik wilayah sekaligus penjaga sumber daya alam.
Serta, aktor utama dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik di tingkat tapak sehingga mewujudkan fondasi pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Tanah Papua.
Di hari kedua tersebut, panitia menghadirkan Stella T.U. Misiro, Anggota DPR Papua Tengah, Elai Giban, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Papua Pegunungan, Yustina Ogoney, Tokoh Perempuan Adat dan Kepala Distrik Merdey, Kabupaten Teluk Bintuni serta Wakil Rektor IV Universitas Papua, Yusuf Sawaki.
Stella Misiro menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan adat dan generasi muda dalam ruang pengambilan kebijakan. Ia menyebut perempuan Papua aktif di berbagai lini, namun masih menghadapi tantangan termasuk dampak konflik yang kerap menimpa perempuan dan anak.
Sebagai respons, Stella mengangkat Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Papua Tengah sebagai salah satu upaya legislasi yang lebih responsif.
Ia juga menekankan pentingnya program pemberdayaan di masyarakat, salah satunya produksi dan distribusi pembalut ramah lingkungan ke daerah-daerah terdampak konflik.
Dari sisi pembangunan kawasan, Elai Giban memaparkan tantangan yang dihadapi Papua Pegunungan, antara lain perlindungan hutan dan ketahanan pangan yang terganggu oleh dampak fenomena El Niño dan kebakaran hutan.
Elai mengajak penguatan fungsi perlindungan kawasan, termasuk optimalisasi peran polisi hutan, serta peningkatan komoditas lokal seperti kopi, hortikultura, dan buah-buahan untuk memperkuat ketahanan dan konektivitas pangan antardaerah.
Dimensi kepemimpinan perempuan adat dipertegas oleh Yustina Ogoney yang menegaskan peran perempuan bukan sekadar bagian dari komunitas, melainkan pemilik hubungan langsung dengan wilayah adat, hutan, dan sumber ekonomi keluarga.
Yustina mencontohkan inisiatif sederhana seperti pembangunan pondok-pondok pinang sebagai ruang usaha agar perputaran uang tetap berada di dalam komunitas.
Pengalamannya yang dipercaya memimpin marga menjadi bukti bahwa perempuan dapat mengambil peran kepemimpinan bila mendapat pengakuan dan kesempatan.
Menurut Yusuf Sawaki, pembangunan di Papua harus dirancang berdasarkan pengakuan atas keragaman sosial-budaya.
Struktur kepemilikan dan pengelolaan tanah serta sumber daya kerap berada pada level marga dan sub-suku, sehingga pendekatan administratif semata tidak memadai.
Pemerintah, sektor swasta, dan pihak luar yang masuk wilayah adat perlu memahami pemegang hak dan mekanisme pengambilan keputusan adat.
Selain plenary, hari kedua PAPEDA juga menggelar sesi paralel tentang Perhutanan Sosial dan Hutan Adat, Kedaulatan Pangan Lokal, serta Energi Terbarukan Berbasis Komunitas.
Forum-forum tersebut menekankan pengakuan hutan adat, penguatan produksi dan konsumsi pangan lokal, dan pengembangan energi bersih yang dikelola komunitas sebagai bagian integral pembangunan berkelanjutan.
Sehingga, masyarakat adat bukan sekadar penerima manfaat pembangunan, melainkan pemilik pengetahuan, solusi, dan hak yang harus ditempatkan di pusat proses pengambilan keputusan.
Untuk itu, PAPEDA Summit 2026 diharapkan mendorong kolaborasi pembangunan di Tanah Papua berangkat dari pengakuan hak adat, penguatan kepemimpinan lokal, dan pemberian ruang nyata bagi masyarakat menentukan masa depan wilayahnya sendiri.
(La Ramah)
