Ilustrasi gambar Sistem Penerimaan Murid Baru tahun ajaran 2026/2026.
Ringkasan Berita
• SPMB digital menghilangkan pungli, kecurangan, dan diskriminasi dalam seleksi masuk sekolah di Kota Jayapura.
• Seleksi transparan, akuntabel, adil, dan bebas diskriminasi.
• Objektif, bebas intervensi tidak sah, tanpa kecurangan dan pungli.
MELALUI penguatan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berbasis digital, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Jayapura berkomitmen menghilangkan praktik pungutan liar (pungli), kecurangan, hingga diskriminasi dalam seleksi masuk sekolah.
Komitmen tersebut diwujudkan dalam kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan sekaligus sosialisasi SPMB untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK se-Kota Jayapura di Hotel Max One Jayapura, Kamis (4/6/2026).
Kegiatan ini diikuti perwakilan dari 44 SMP, 25 SMA, dan 13 SMK. Para peserta mendapatkan pendalaman teknis mengenai mekanisme terbaru serta penggunaan aplikasi pendukung di bidang pendidikan.
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Disdikbud Kota Jayapura, Dikxon Fingkreu, S.IP., M.AP, mewakili Kepala Bidang SMA/SMK Batseba Itaar, S.Pd, mengatakan SPMB adalah wujud nyata pemerataan akses pendidikan.
“Tanpa memandang status ekonomi, kondisi fisik, maupun wilayah geografis, setiap calon peserta didik berhak mendapatkan kesempatan yang sama,” ujar Dikxon.
Dikxon menekankan, sistem ini dirancang khusus untuk membuka akses seluas-luasnya bagi siswa dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas agar dapat masuk ke sekolah-sekolah berkualitas.
Lebih dari itu, digitalisasi SPMB juga bertujuan mencegah praktik diskriminatif melalui seleksi yang transparan dan akuntabel, karena prosesnya harus adil, transparan, akuntabel, serta bebas dari diskriminasi.
“Kami berharap tidak ada lagi anak yang kehilangan hak pendidikan hanya karena keterbatasan biaya, dokumen, atau koneksi,” ujar Dikxon.
Sekretaris Disdikbud Kota Jayapura, Yopi Y. Hanuebi, S.Pd., M.Pd, mewakili Kepala Dinas Rocky Bebena, S.Pd., M.Pd, menambahkan hasil yang diharapkan dari penguatan SPMB adalah terciptanya proses penerimaan siswa yang objektif dan bebas dari intervensi tidak sah.
“Kami ingin memastikan tidak ada lagi kecurangan, pungutan liar, atau praktik tidak adil. Semua calon peserta didik harus diperlakukan sama berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan,” ujar Yopi.
Ia juga mengatakan, pelatihan yang digelar tidak hanya menyentuh aspek kebijakan, tetapi juga teknis operasional. Para operator sekolah diberikan simulasi penggunaan aplikasi SPMB secara daring, mulai dari pendaftaran, seleksi, hingga pengumuman hasil, sehingga menghadirkan pemahaman yang seragam.
“Kami optimistis pelaksanaan PPDB di seluruh Kota Jayapura akan berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat,” ujar Yopi.
Pantauan Papua Terbit, dalam sesi diskusi interaktif, sejumlah operator sekolah mengungkapkan kendala yang kerap ditemui di lapangan, seperti keterbatasan akses internet di wilayah tertentu dan kebutuhan pendampingan teknis berkelanjutan.
Disdikbud merespons dengan komitmen untuk terus mendampingi sekolah-sekolah dalam masa transisi menuju sistem digital yang lebih transparan.
Kemudian ditutup dengan sesi tanya jawab dan evaluasi bersama. Hasilnya, sejumlah rekomendasi teknis disepakati untuk memperlancar implementasi SPMB di seluruh sekolah di Kota Jayapura.
(ldr)
