Ringkasan Berita
• Realisasi fisik triwulan III 83,00%, realisasi keuangan 54,88%, penyerapan anggaran Rp366.740.430.753 dari total anggaran belanja langsung Rp668.259.437.205
• Percepatan realisasi keuangan dan penyelesaian administrasi pembayaran, terutama pada kegiatan yang fisiknya maju tetapi serapan anggarannya rendah.
• OPD dan kelurahan yang masih tertinggal menyusun strategi untuk mengejar ketertinggalan.
WALI Kota Jayapura Dr. Abisai Rollo, S.H., M.H, menyoroti kesenjangan signifikan antara realisasi fisik dan realisasi keuangan pembangunan di tahun anggaran 2026.
Hal itu disampaikan dalam monitoring meja triwulan III, Rabu, 28 Oktober 2026, di Aula Sian Soor Kantor Wali Kota Jayapura.
Monitoring meja sebagai rangkaian evaluasi berkala untuk mengumpulkan data dan informasi pelaksanaan pembangunan.
Menurut laporan Bappeda Kota Jayapura, realisasi fisik hingga triwulan III mencapai 83,00 persen.
Namun, realisasi keuangan baru mencapai 54,88 % dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 366.740.430.753 dari total anggaran belanja langsung Rp. 668.259.437.205.
Angka ini menunjukkan terdapat jarak antara kemajuan fisik dan penyerapan anggaran yang harus segera dicermati dan ditindaklanjuti.
Meski demikian, wali kota mengapresiasi kerja keras dan dedikasi OPD karena capaian fisik relatif tinggi. Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari kemajuan fisik semata.
“Keberhasilan juga harus diukur dari ketepatan pelaksanaan anggaran, kelengkapan administrasi, pencapaian keluaran kegiatan, serta manfaat yang dirasakan masyarakat,” ujar wali kota.
Wali kota menekankan beberapa prioritas tindak lanjut, yaitu percepatan realisasi keuangan dan penyelesaian administrasi pembayaran, terutama pada kegiatan yang fisiknya maju tetapi serapan anggarannya rendah.
OPD diminta melengkapi dokumen seperti berita acara, dokumen tagihan, dan pemeriksaan hasil pekerjaan untuk proses pembayaran.
Percepat tindak lanjut DPPA 2026 yang diserahkan pada 15 Oktober 2026 agar sisa waktu tahun anggaran dimanfaatkan optimal.
Mengendalikan dan mempercepat penyelesaian enam paket strategis yang menjadi perhatian pengawasan KPK, tanpa mengorbankan kualitas, kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas.
Memastikan pencapaian output sembilan prioritas dan 90 program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura 2025–2029 memberikan kontribusi nyata, terukur, dan bermanfaat.
Kepala Bappeda, Dr. Robby Kepas Awi, S.E., M.M, menambahkan agar OPD dan kelurahan yang masih tertinggal menyusun strategi untuk mengejar ketertinggalan.
Ia menegaskan agar setiap pimpinan OPD tidak hanya menyampaikan kendala tetapi juga membawa alternatif solusi dan komitmen penyelesaian yang jelas.
“Diharapkan agar sisa waktu tahun anggaran 2026 dimanfaatkan untuk memperkuat kinerja, menyelesaikan kegiatan sesuai ketentuan, dan memastikan pelaksanaan pembangunan Kota Jayapura berjalan efektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Dr. Robby.
(La Ramah)
