Ringkasan Berita
• Fokus mendorong percepatan pengakuan dan perlindungan hutan adat, perhutanan sosial, serta penguatan tata kelola wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.
• Platform yang mempertemukan lintas sektor (adat, sipil, akademisi, swasta, pemerintah) untuk mendorong transformasi menuju ekonomi regeneratif di Tanah Papua.
• Masyarakat adat tidak boleh sekadar menjadi penerima manfaat (beneficiaries), melainkan harus menjadi pemegang peran kuat/aktor utama dalam menentukan pengelolaan wilayah dan SDA.
PEMERINTAH Provinsi Papua Barat Daya bersama lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan menggelar PAPEDA Summit 2026 (Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature) pada 2 s.d 4 September 2026 di Kota Sorong.
Forum tiga hari yang berlangsung di Gedung Lambertus Jitmau mengangkat semangat “Celebrating Papua Action for People, Environment, and Sustainable Development” dan menempatkan masyarakat adat, alam, serta budaya sebagai fondasi pembangunan Tanah Papua.
Ketua PAPEDA Summit 2026, Julian Kelly Kambu, ST., M.Si., dalam rilisnya Rabu, 2 September 2026 mengatakan kegiatan ini diikuti sekitar 1.030 peserta yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah.
Serta, masyarakat adat, akademisi, sektor swasta, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, serta komunitas internasional.
Rangkaian kegiatan meliputi lima sesi pleno, 15 sesi paralel, sekitar 100 pembicara dan moderator, PAPEDA Expo, serta kunjungan lapangan ke kawasan hutan adat dan inisiatif berbasis komunitas.
“Penyelenggaraan PAPEDA Summit lahir dari serangkaian pertemuan gubernur di Manokwari dan Timika serta pertemuan lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil di Jayapura pada Maret 2026,” ujar Julian.
Kesepakatan dari pertemuan tersebut, lanjut Julian, menekankan perlunya platform strategis yang mempertemukan masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil.
Serta, akademisi, swasta, mitra pembangunan, dan pemerintah untuk mendorong transformasi menuju ekonomi yang lebih regeneratif di Tanah Papua.
Tanah Papua diungkap sebagai salah satu bentang ekosistem utuh terbesar di Indonesia, dengan sekitar 34,2 juta hektare hutan primer, 1,6 juta hektare mangrove.
Selain itu, lokasi di jantung Coral Triangle, serta rumah bagi lebih dari enam juta penduduk dan ratusan komunitas adat dengan lebih dari 300 bahasa.
Kondisi ini, menurut Julian, menempatkan Tanah Papua pada posisi strategis untuk mengembangkan model pembangunan yang memanfaatkan kekayaan alam dan kearifan lokal, termasuk agroforestri, perikanan berkelanjutan, ekowisata, dan jasa lingkungan.
Salah satu fokus penting summit adalah memastikan masyarakat adat bukan sekadar penerima manfaat, melainkan pemegang peran kuat dalam menentukan pengelolaan wilayah dan sumber daya alam.
Forum ini mendorong percepatan pengakuan dan perlindungan hutan adat serta perhutanan sosial, serta penguatan tata kelola wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos., menegaskan agar PAPEDA Summit menghasilkan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Papua.
“Kehadiran kita yang begitu banyak harus memberi dampak yang lebih luas. Setelah pertemuan ini, kita harus tetap berkomitmen membangun Tanah Papua dan memperkuat kolaborasi,” ujar Elisa.
Gubernur juga menyatakan komitmen pemerintah provinsi membantu pemetaan wilayah adat dan percepatan pengakuan hak atas tanah masyarakat adat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M., sebagai salah satu keynote speaker menegaskan pembangunan di Papua harus memberi ruang kuat bagi masyarakat adat dan memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh mereka.
“Pembangunan dan pemerataan harus melibatkan masyarakat adat dan memastikan mereka menerima manfaat. Kalau tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, maka pembangunan itu perlu kita pertanyakan,” ujar Zulkifli.
(La Ramah)
