Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A, berpose dengan pengutus DPW Perempuan Bangsa Papua pada kegiatan musyawarah wilayah, Sabtu, 11 Juli 2026. (XTIFA/La Ramah)
Ringkasan Berita
• Siti Haliddjah Ria Palalo terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPW Perempuan Bangsa Papua untuk masa bakti kepemimpinan: 2026–2030.
• Fokus program kerja adalah menjawab kebutuhan nyata perempuan dan keluarga, khususnya di perdesaan dan komunitas.
• Bertekad menjadikan DPW sebagai wadah kuat untuk mengadvokasi hak-hak perempuan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di seluruh Papua.
SITI Haliddjah Ria Palalo terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Perempuan Bangsa Papua untuk masa bakti 2026–2030.
Pemilihan berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) pertama DPW yang digelar di Hotel Horison Kotaraja, Kotaraja, Sabtu, 11 Juli 2026.
Muswil yang dihadiri puluhan pengurus daerah, perwakilan sayap organisasi, tokoh perempuan, serta tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat, terkait pemilihan ketua dan pembahasan program prioritas organisasi untuk empat tahun mendatang.
Ria Palalo menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan menegaskan komitmennya memperkuat peran perempuan dalam pembangunan Papua.
“Kepercayaan ini adalah amanah besar. Saya bertekad membangun DPW Perempuan Bangsa Papua sebagai wadah yang kuat untuk mengadvokasi hak-hak perempuan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga di seluruh provinsi,” ujar Ria Palalo.
Dalam Muswil, lanjutnya, DPW Perempuan Bangsa Papua menetapkan program utama yang menjadi fokus kerja organisasi selama periode 2026–2030. Program-program tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, kemasyarakatan, dan keagamaan.
Ria Palalo menjelaskan, program ini dipilih untuk menjawab kebutuhan nyata perempuan dan keluarga di Papua, khususnya di wilayah perdesaan dan komunitas adat.
Untuk bidang pendidikan, DPW berencana meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak perempuan melalui pelatihan guru, beasiswa lokal, serta program literasi bagi orang tua.
Sektor kesehatan akan difokuskan pada peningkatan layanan ibu dan anak, kampanye kesehatan reproduksi, serta program pencegahan penyakit menular di komunitas.
Pada bidang sosial, organisasi akan memperkuat jaringan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan mendorong layanan konseling serta bantuan hukum.
Di sektor ekonomi, program diarahkan untuk memberdayakan perempuan melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan mikro, dan pendampingan usaha kecil menengah berbasis komunitas.
Upaya kemasyarakatan mencakup peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal, advokasi kebijakan pro-perempuan, serta penguatan kapasitas pengurus organisasi daerah.
Sedangkan pada ranah keagamaan, DPW berencana menggalakkan dialog lintas iman untuk memperkuat nilai-nilai toleransi dan solidaritas keluarga.
Selain itu, Muswil juga menghadirkan sesi dialog agar program DPW dapat dijalankan secara sinergis dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
“Saya berharap program-program ini tidak hanya menjadi rencana di atas kertas, tetapi benar-benar menyentuh masyarakat, khususnya perempuan di kampung-kampung yang selama ini kurang terlayani,” ujar Ria Palalo.
Ia menambahkan, segera menyusun rencana aksi terperinci dan membuka ruang partisipasi bagi pengurus daerah untuk menyampaikan kebutuhan lokal, agar organisasi dapat menjadi motor penggerak perubahan yang nyata bagi perempuan dan keluarga di Papua.
(La Ramah)
