Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A memimpin pelaksanaan Muswil DPW Perempuan Bangsa Papua, Sabtu, 11 Juli 2026. (XTIFA/La Ramah)
Ringkasan Berita
• Perempuan Bangsa merupakan mitra strategis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berfokus pada penguatan peran perempuan di bidang politik, sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan.
• Evaluasi kinerja organisasi, penyusunan struktur kepengurusan yang solid, konsolidasi internal, serta pemilihan kepemimpinan baru periode 2026–2030.
• Meliputi laporan pertanggungjawaban pengurus lama, pembahasan program kerja, strategi politik peningkatan partisipasi perempuan di parlemen/daerah, serta pemilihan pengurus baru secara demokratis.
DEWAN Pengurus Wilayah Perempuan Bangsa Papua menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) di Hotel Horison Kotaraja, Sabtu, 11 Juli 2026.
Acara yang dihadiri pengurus, kader, serta tamu undangan ini menjadi momentum penting bagi organisasi perempuan yang berperan sebagai mitra strategis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam memperkuat peran perempuan di ranah politik, sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan.
Ketua DPW Perempuan Bangsa Papua periode 2021-2026, Siti Haliddjah Ria Palalo, mengatakan Muswil ini bertujuan mengevaluasi perjalanan organisasi, menyusun struktur kepengurusan yang lebih solid, memperkuat konsolidasi internal, serta memilih kepemimpinan baru untuk periode 2026–2030.
“Muswil menjadi ruang bersama bagi perempuan Papua untuk memperkuat kapasitas organisasi, memperluas jaringan, dan memastikan suara perempuan terdengar dalam setiap kebijakan publik,” ujar Ria Palalo.
Ia juga mengatakan, rangkaian kegiatan Muswil meliputi laporan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya, pembahasan program kerja yang mencakup bidang sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan, serta pembahasan strategi politik untuk meningkatkan partisipasi perempuan di tingkat daerah hingga parlemen.
Selain itu, dalam pembahasan program kerja, peserta menekankan isu-isu prioritas seperti peningkatan akses pendidikan bagi perempuan, pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal, perlindungan hak-hak perempuan, serta penguatan peran perempuan dalam kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
Ria Palalo menjelaskan, penekanan pada pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal diarahkan untuk membangun kemandirian ekonomi perempuan Papua lewat pemanfaatan sumber daya lokal dan peningkatan kapasitas usaha mikro.
Program pendidikan diarahkan pada peningkatan akses pendidikan formal dan nonformal bagi anak perempuan serta literasi politik dan kepemimpinan bagi kader.
“Kita ingin program-program Perempuan Bangsa mampu menjawab kebutuhan masyarakat setempat tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya lokal,” ujar Ria Palalo.
Ia menambahkan, proses pemilihan pengurus baru dan penyusunan struktur organisasi provinsi serta cabang berjalan secara demokratis dengan melibatkan berbagai perwakilan dari kota dan kabupaten di Papua.
Selain memilih ketua dan jajaran pengurus, Muswil juga menetapkan program prioritas untuk lima tahun mendatang yang memuat agenda pelatihan advokasi kebijakan, peningkatan literasi politik, serta peningkatan kemampuan manajerial organisasi bagi kader perempuan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A., memberikan arahan strategis terkait kebijakan nasional tentang kesehatan, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan perempuan.
Nihayatul menekankan pentingnya sinergi antara organisasi perempuan daerah dengan pembuat kebijakan di pusat.
“Perempuan harus menjadi bagian dari pengambilan keputusan. Melalui organisasi seperti Perempuan Bangsa, kita dapat mendorong kebijakan yang pro-perempuan dan responsif terhadap kebutuhan lokal,” ujar Nihayatul.
Nihayatul menambahkan, peserta Muswil sepakat bahwa penguatan kapasitas kepemimpinan menjadi kunci agar perempuan dapat mengambil peran strategis dalam pengambilan keputusan.
Mereka mengusulkan pelatihan advokasi kebijakan yang dirancang khusus untuk kontekstual Papua, peningkatan kemampuan komunikasi politik, serta pendampingan teknis dalam menyusun dan menjalankan program-program sosial.
Ketua DPW PKB Papua, H. Heru Suroso, S.Pd.I., M.Si., menyambut baik penyelenggaraan Muswil dan menilai kegiatan ini sebagai langkah awal yang kuat bagi konsolidasi politik perempuan di provinsi.
Heru mengatakan, Muswil Perempuan Bangsa di Papua merupakan penyelenggaraan perdana di tingkat provinsi yang layak mendapat perhatian khusus.
“Ini merupakan momentum bersejarah bagi PKB dan gerakan perempuan di Papua. Perempuan sebagai mitra strategis partai harus dilibatkan secara serius dalam proses politik dan program pembangunan,” ujar Heru.
Staf Ahli Gubernur Papua, Orgenes Kambuaya, mewakili Gubernur Papua Komjen Pol (Purn) Mathius D. Fakhiri., mengatakan agar kepengurusan baru yang terpilih dapat menerjemahkan hasil Muswil.
Sehingga menjadi langkah konkret yang berdampak bagi pemberdayaan perempuan di seluruh wilayah Papua, termasuk melalui program-program yang meningkatkan kesejahteraan, akses layanan dasar, dan perlindungan sosial.
“Pemerintah Provinsi Papua berharap organisasi ini menjadi wadah efektif bagi perempuan Papua untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan daerah dan pengambilan keputusan politik dalam empat tahun mendatang,” ujar Orgenes.
(La Ramah)
