Ringkasan Berita
• Semua penerima sudah tercatat di data pokok pendidikan (dapodik) sehingga penyaluran lebih teratur.
• Manfaat Bosda dinilai besar untuk membantu biaya pendidikan sehari-hari, seperti perlengkapan sekolah, transportasi, dan kebutuhan belajar.
• Sekolah berharap, jika anggaran mencukupi, program dapat diperluas untuk murid non-OAP yang benar-benar membutuhkan.
SEBANYAK 293 murid SMP YPPK Santu Paulus Abepura, Kota Jayapura, Papua, menerima dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) 2026.
Pencairan bantuan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua ini mencakup murid kelas VII, VIII, dan IX, yang telah melalui pemeriksaan administrasi oleh pihak sekolah.
Pembagian diberikan dalam dua kategori sesuai status penerima, yaitu Anak Papua dan Anak Port Numbay
Anak Papua menerima bantuan sebesar Rp879.000 per orang, sementara Anak Port Numbay menerima bantuan lebih besar yaitu Rp1.500.000 per orang.
Semua penerima sudah tercatat di data pokok pendidikan sehingga pembagian dapat dilaksanakan secara teratur.
Sebelum pencairan dana dilakukan, pihak sekolah mengecek tunggakan keuangan sekolah sebelum pencairan.
Langkah verifikasi ini dimaksudkan agar penyaluran Bosda tepat sasaran dan tidak digunakan untuk menutup kewajiban yang seharusnya ditangani terpisah.
Jika ditemukan tunggakan, pihak sekolah berkoordinasi dengan penerima bantuan untuk menentukan, apakah tunggakan tersebut akan dibayarkan menggunakan dana Bosda atau tetap menjadi tanggungan keluarga (tergantung pilihan penerima).
“Kami memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana. Bila penerima memilih untuk tidak menutup tunggakan dengan Bosda, maka dana bantuan akan diberikan penuh kepada murid,” ujar Kepala SMP YPPK Santu Paulus Abepura, Maria Noviyanti Widiastuti, S.Pd, Kamis, 15 September 2026.
Sekolah menilai manfaat Bosda sangat berarti bagi murid dan orang tua, khususnya untuk menutup biaya pendidikan sehari-hari seperti perlengkapan sekolah, transportasi, dan kebutuhan belajar.
Bantuan ini juga dapat menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan partisipasi pendidikan bagi putra daerah.
Sekolah berharap, apabila anggaran Bosda pada masa mendatang mencukupi, program ini dapat diperluas untuk membantu juga murid non-OAP yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Upaya tersebut untuk memperkuat prinsip kesetaraan akses pendidikan sekaligus menyalurkan bantuan sesuai tingkat kebutuhan ekonomi keluarga.
(La Ramah)
