Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A, berbicara pada kegiatan sosialisasikan perlindungan pekerja non-upah di Kota Jayapura, yang diselenggarakan DPW Perempuan Bangsa Papua, Sabtu, 11 Juli 2026. (XTIFA/La Ramah)
Ringkasan Berita
• Sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang digelar di Kota Jayapura, dengan tema “Lindungi Pekerja, Wujudkan Sejahtera”.
• Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Komisi IX DPR RI, BPJS Ketenagakerjaan Jayapura, dan DPW Perempuan Bangsa Papua sebagai inisiator.
• Menyoroti perlindungan bagi pekerja rentan yang selama ini kurang tersentuh, seperti pekerja informal, pelaku usaha mikro, dan pekerja rumah tangga.
KOMISI IX DPR RI bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Jayapura, menyosialisasikan program perlindungan pekerja bukan penerima upah (PBPU) di Kota Jayapura, Papua.
Kegiatan yang mengusung tema “Lindungi Pekerja, Wujudkan Sejahtera” berlangsung di Hotel Horison Kotaraja, Sabtu, 11 Juli 2026, dan dihadiri oleh perwakilan dewan, dan pengurus organisasi perempuan.
Acara ini diinisiasi Dewan Pengurus Wilayah Perempuan Bangsa Papua dan menjadi bagian dari upaya Komisi IX DPR RI untuk memperluas pemahaman publik, mengenai hak-hak ketenagakerjaan dan pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja yang tidak berstatus sebagai penerima upah.
Sosialisasi ditandai dengan pemaparan program BPJS Ketenagakerjaan Jayapura serta diskusi terbuka untuk menjawab berbagai pertanyaan peserta.
BPJS Ketenagakerjaan Jayapura mempresentasikan berbagai manfaat program PBPU, antara lain jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.
Petugas BPJS juga menunjukkan cara pendaftaran melalui aplikasi resmi serta penggunaan panduan manual bagi peserta yang belum familiar dengan teknologi digital.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A., menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk mendorong akses perlindungan bagi pekerja non-upah.
Menurutnya, program PBPU merupakan salah satu instrumen penting untuk melindungi kelompok pekerja rentan, seperti pekerja informal, pelaku usaha mikro, dan pekerja rumah tangga yang selama ini sering terlupakan dalam jaring pengaman sosial formal.
“Komisi IX berkomitmen untuk menyosialisasikan dan memperkuat pelaksanaan program ini. Perlindungan sosial bukan hanya soal iuran, tetapi soal kepastian hak dasar warga negara yang bekerja,” ujar Nihayatul.
Ia juga menyampaikan dukungan legislatif termasuk upaya mendorong kebijakan yang memudahkan pendaftaran dan akses klaim bagi peserta PBPU.
Ketua DPW Perempuan Bangsa Papua periode 2021-2026, Siti Haliddjah Ria Palalo, mengatakan kegiatan ini penting untuk meningkatkan literasi tenaga kerja perempuan di Papua.
“Saya mengajak peserta untuk aktif menyebarkan informasi program BPJS Ketenagakerjaan kepada jaringan mereka, terutama karena banyak pekerja rentan di komunitas yang belum mengetahui hak dan mekanisme pendaftaran,” ujar Siti Haliddjah.
Ketua DPW PKB Papua, H. Heru Suroso, S.Pd.I., M.Si., menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, legislatif, organisasi masyarakat, dan BPJS Ketenagakerjaan agar program dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat.
“Kita perlu memastikan masyarakat, terutama para pekerja informal, benar-benar merasakan manfaat program ini. Partisipasi aktif dari berbagai pihak akan mempercepat inklusi sosial,” ujar Heru.
Salah satu poin penting yang disepakati pada acara tersebut adalah upaya anggota DPR untuk meringankan beban peserta pada tahap awal pendaftaran hingga dua bulan.
Pernyataan ini disambut hangat oleh peserta yang hadir, terutama mereka yang mengaku ingin mendaftar namun terkendala biaya dan informasi, sebagai bagian dari program pemberdayaan sosial.
Sesi tanya jawab menyinggung berbagai tema praktis, seperti kriteria pekerja PBPU, prosedur klaim, besaran iuran, serta langkah-langkah yang harus ditempuh jika terjadi kecelakaan kerja.
Materi edukasi juga menekankan perlunya pencatatan pekerjaan informal dan pemberdayaan kelompok kerja lokal agar data pekerja non-upah lebih akurat dan program bisa tepat sasaran.
Para peserta diharapkan menjadi agen penyebar informasi setelah acara, terutama untuk menjangkau daerah-daerah terpencil di Papua.
Selain itu, peserta diimbau untuk memanfaatkan aplikasi pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dan panduan manual yang dibagikan selama sosialisasi, sehingga perlindungan sosial bagi pekerja non-upah di Papua meningkat.
Selain itu, kesejahteraan pekerja rentan membaik, dan kesadaran hukum serta hak ketenagakerjaan di kalangan masyarakat terus tumbuh.
(La Ramah)
