Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, S.H., M.H, bertemu dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H di Kantor Pusat BKN, Cililitan, Jakarta Timur, Selasa, 9 Juni 2026. (XTIFA/Istimewa)
Ringkasan Berita
• Fokus utama pembahasan penyelesaian status tenaga honorer di lingkungan Pemkot Jayapura, khususnya 314 tenaga honorer “Anak Port Numbay” dan honorer lainnya.
• Para honorer tersebut sudah lama mengabti tetapi nasib mereka belum jelas akibat pembatalan pengangkatan oleh Penjabat Wali Kota sebelumnya karena berbagai permasalahan administrasi.
• Arahan Kepala BKN RI, yakni dilakukan verifikasi faktual secara menyeluruh terhadap seluruh data tenaga honorer yang akan diusulkan.
WALI Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, S.H., M.H, bertemu dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H di Kantor Pusat BKN, Cililitan, Jakarta Timur, Selasa, 9 Juni 2026.
Fokus utama pembahasan adalah penyelesaian status tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, termasuk 314 tenaga honorer “Anak Port Numbay” dan sejumlah honorer lainnya, yang sebelumnya mengalami pembatalan dalam proses pengangkatan akibat berbagai permasalahan administrasi.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Abisai Rollo secara langsung menyampaikan berbagai persoalan yang menghambat pengangkatan tenaga honorer. Ia menjelaskan, para honorer ini sudah lama mengabdi tetapi nasib mereka belum jelas.
“Saya bertemu dengan Kepala BKN RI, untuk membicarakan tenaga honorer yang sebelumnya dibatalkan pada masa kepemimpinan Penjabat Wali Kota sebelumnya akibat masalah administrasi, dan adanya sejumlah permasalahan. Selain itu, saya juga membahas nasib 314 anak-anak Port Numbay yang selama ini menantikan kepastian status kepegawaiannya,” ujar Abisai Rollo melalui rilis Humas Pemkot Jayapura di Jayapura, Selasa, 10 Juni 2026.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BKN RI memberikan arahan tegas agar dilakukan verifikasi faktual secara menyeluruh terhadap seluruh data tenaga honorer yang akan diusulkan. Proses verifikasi ini tidak akan dilakukan sendiri oleh Pemkot Jayapura, tetapi akan melibatkan Kantor Regional IX BKN Jayapura dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Keterlibatan dua lembaga ini bertujuan untuk memastikan seluruh dokumen dan data yang diajukan benar-benar valid, transparan, dan akuntabel.
“Kepala BKN RI meminta agar dilakukan verifikasi faktual dengan baik. Dalam proses ini akan melibatkan Kanreg IX BKN Jayapura dan BPKP sehingga seluruh tahapan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel. Yang akan diverifikasi termasuk 314 anak-anak Port Numbay,” ujar Abisai Rollo.
Menurutnya, pesan Kepala BKN RI sangat jelas, yakni memastikan seluruh dokumen 314 tenaga honorer Port Numbay serta honorer lainnya diverifikasi dengan benar. Verifikasi mencakup pemeriksaan identitas, kesesuaian nama, keabsahan ijazah, dan dokumen pendukung lainnya. Langkah ini dinilai penting agar tidak terjadi kesalahan data yang dapat menghambat proses penetapan status kepegawaian di kemudian hari.
“Pesan Kepala BKN RI kepada saya sangat jelas, yakni memastikan 314 tenaga honorer Port Numbay dan serta sejumlah tenaga honorer lainnya agar diverifikasi dengan benar. Nama harus sesuai, ijazah harus sah dan seluruh dokumen harus valid sehingga apabila memenuhi syarat dapat ditetapkan oleh BKN dan selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan sebagai pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura,” ujar Abisai Rollo.
Selain membahas 314 tenaga honorer Port Numbay, pertemuan tersebut juga menyinggung sisa dari tenaga honorer lain yang sebelumnya mengalami pembatalan dalam proses pengangkatan. Kelompok tenaga honorer tersebut nantinya juga akan menjalani proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku sebelum mendapatkan keputusan resmi dari BKN RI.
Wali Kota Abisai Rollo menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib para tenaga honorer yang telah lama mengabdi, khususnya putra-putri asli Port Numbay. Ia berharap mereka tetap bersabar karena Pemerintah Kota Jayapura sedang berupaya maksimal.
“Saya berharap kepada 314 anak-anak Port Numbay agar tetap bersabar. Pemerintah Kota Jayapura sedang berupaya maksimal memperjuangkan nasib mereka agar bisa memperoleh kesempatan menjadi pegawai. Karena itu verifikasi faktual harus dilakukan dengan melibatkan BPKP agar seluruh data benar dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujar Abisai Rollo.
Abisai Rollo juga menyampaikan optimisme dari pertemuannya dengan Kepala BKN RI akan memberikan hasil positif. Ia menyebut ini merupakan kesempatan yang sangat baik karena bisa bertemu langsung dengan Kepala BKN Pusat. Jika seluruh data hasil verifikasi valid dan tidak ditemukan masalah, ia yakin para honorer tersebut memiliki peluang besar untuk lolos sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Kota Jayapura, dikatakan Abisai Rollo, berjanji akan mempercepat proses verifikasi dan penyusunan dokumen agar seluruh berkas dapat segera dikirimkan ke Kanreg IX BKN Papua untuk ditindaklanjuti.
“Harapannya, seluruh tahapan berjalan lancar dan memberikan kepastian bagi para tenaga honorer yang selama ini menunggu kejelasan status mereka. Pertemuan ini menjadi langkah penting yang sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Abisai Rollo.
(ldr)
